Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Dari Wikimedia Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari
EnglishBahasa Indonesia

Ketetapan RUA Pengesahan Perkumpulan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Resolusi Kebijakan Peraturan


WIKIMEDIA
INDONESIA
Akta Notaris Nomor 60
Tanggal 30 Juni 2011
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN WIKIMEDIA INDONESIA


    Dalam hal ini bertindak :
    1. Untuk diri sendiri.
    2. Berdasarkan kuasa yang dimuat dalam surat kuasa dan dari yang akan disebut dibawah ini :


17 data pribadi tidak ditampilkan untuk umum


    Para penghadap telah Saya, Notaris kenal.
    Para Penghadap tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini sebagai berikut :
  1. Bahwa berdasarkan keterangan para penghadap sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penghadap tertanggal 03 (tiga) September 2008 (dua ribu delapan), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta Saya, Notaris, yang mana berdasarkan Berita Acara Rapat tersebut Para Penghadap telah berketetapan untuk mendirikan suatu perkumpulan yang bernama Perkumpulan Wikimedia Indonesia.
  2. Berdasarkan tindak lanjut dari Berita Acara Rapat Pendirian Perkumpulan Wikimedia Indonesia, maka pada tanggal 05 (lima) September 2008 (dua ribu delapan) berdasarkan Akta Nomor 5 (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Akta Pendirian), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, Para Penghadap telah mendirikan Perkumpulan Wikimedia Indonesia.
  3. Bahwa Akta Pendirian tersebut sampai saat masih belum mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, satu dan lain karena anggaran dasar masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Bahwa untuk mengikuti ketentuan yang berlaku maka para penghadap hendak merubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka para penghadap hendak merubah Akta Pendirian menjadi sebagai berikut :


NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN


Pasal 1


  1. Perkumpulan ini bernama : Perkumpulan WIKIMEDIA INDONESIA selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Perkumpulan, berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Pusat dan beralamat di Wisma Bisnis Indonesia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang.
  2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketetapan Rapat Umum Anggota.

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2
  1. Wikimedia Indonesia berazaskan PANCASILA.
  2. Wikimedia Indonesia mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial.


KEGIATAN

Pasal 3
    Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan melakukan kegiatan sebagai berikut:
    Meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan serta rangsangan agar masyarakat tergerak untuk ikut berkontribusi dalam upaya pengumpulan, pengembangan, dan penyebaran materi-materi pengetahuan bersumber terbuka.



JANGKA WAKTU

Pasal 4
    Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.


KEKAYAAN

Pasal 5
  1. Kekayaan Perkumpulan dapat diperoleh dari :
    1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
    2. Wakaf.
    3. Hibah.
    4. Hibah wasiat
    5. Iuran anggota, dan
    6. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
  2. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.


KEANGGOTAAN

Pasal 6
  1. Keanggotaan Perkumpulan terbuka bagi Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang mempunyai semangat sesuai dengan kegiatan Perkumpulan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 akta ini.
  2. Seseorang telah dinyatakan menjadi anggota Perkumpulan sejak persyaratannya dinyatakan lengkap oleh Dewan Pengurus Perkumpulan.
  3. Seseorang berhak mengundurkan diri dari keanggotaan Perkumpulan, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus.
  4. Dewan Pengurus berhak membatalkan keanggotaan seseorang dengan persetujuan Dewan Pengawas.
  5. Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :
    1. Mematuhi anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Anggota, keputusan Dewan Pengurus.
    2. Membayar iuran keanggotaan Perkumpulan yang besarnya iuran tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
  6. Untuk keperluan Perkumpulan, Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada akta ini, dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas.
  7. Panggilan Rapat Umum Anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas melalui Sekretaris Jenderal.
  8. Panggilan Rapat Umum Anggota disampaikan kepada setiap anggota secara langsung, atau melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik.
  9. Panggilan Rapat Umum Anggota itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  10. .Rapat Umum Anggota diadakan ditempat didalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  11. .Rapat Umum Anggota dipimpin oleh anggota biasa yang hadir dalam rapat dan dipilih berdasarkan musyawarah/mufakat atau suara terbanyak.
  12. .Rapat Umum Anggota sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
    1. Dihadiri paling sedikit 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota.
    2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua.
    3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 12 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    4. Rapat Umum Anggota kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
    5. Rapat Umum Anggota kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/4 (satu perempat) jumlah Anggota.
    6. Apabila anggota berhalangan hadir, dapat mengirimkan surat suara persetujuan/ketidaksetujuan pada Dewan Pengurus organisasi melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik.
    7. Apabila pada rapat kedua, kuorum tidak terpenuhi, maka Dewan pengurus dan/atau Dewan Pengawas berhak mengajukan ke pengadilan mengenai jumlah kehadiran anggota agar hasil rapat tersebut sah dan mengikat.
  13. Keputusan Rapat Umum Anggota harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) suara yang hadir.
  15. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  17. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  18. Setiap Rapat Umum Anggota dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota biasa yang hadir dalam rapat dan dipilih berdasarkan musyawarah/mufakat atau suara terbanyak sebagai sekretaris rapat.
  19. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 18 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.


HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7
  1. Setiap Anggota yang telah dewasa berdasarkan hukum KUHP perdata (berumur lebih dari 21 tahun pada saat terjadinya Rapat Anggota) mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas berdasarkan tata tertib Rapat Anggota bilamana ada.
  2. Anggota berhak menerima berbagai informasi mengenai perkembangan organisasi melalui edaran dan media publikasi lainnya serta pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
  3. Setiap Anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik serta segala peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus.
  4. Setiap Anggota wajib membayar segala kewajibankewajiban yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan/peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas.
  5. Hak Keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan dengan jalan apapun.


ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 8
    Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :
  1. Rapat Umum Anggota.
  2. Dewan Pengawas.
  3. Dewan Pengurus.


DEWAN PENGAWAS

Pasal 9
  1. Dewan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan Pengawasan dan member nasihat kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
  2. Dewan Pengawas terdiri dari beberapa orang anggota Dewan Pengawas.
Pasal 10
  1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan.
  2. Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengurus melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
  3. Dalam hal jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan rapat anggota, untuk mengisi kekosongan itu.
  4. Dalam hal semua jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Dewan Pengawas baru.
  5. Anggota Dewan Pengawas tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Perkumpulan.
  6. Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
Pasal 11
    Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :
  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri.
  3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
  5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG

DEWAN PENGAWAS

Pasal 12
  1. Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perkumpulan.
  2. Dewan Pengawas berwenang :
    1. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas Perkumpulan.
    2. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Anggota Dewan Pengurus.
    3. Memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam melaksanakan program/ proyek dibawah naungan Perkumpulan.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 13
  1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Pengurus dan/atau Anggota.
  2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh salah satu dari Anggota Dewan Pengawas.
  3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Dewan Pengawas secara langsung atau melalui surat tercatat ataupun surat elektronik, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
  4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  5. Rapat Dewan Pengawas diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
Pasal 14
  1. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
  2. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengawas yang hadir.
  3. Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    1. Dihadiri paling sedikit 1/2 ( satu perdua ) dari jumlah Dewan Pengawas.
    2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengawas kedua.
    3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    4. Rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Dewan Pengawas pertama.
    5. Rapat Dewan Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Dewan Pengawas.
Pasal 15
  1. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
  3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  6. Setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
  8. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan ketentuan semua Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan lebih dari separuh Dewan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, termasuk melalui surat elektronik dan/atau melalui situs Perkumpulan.
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas.

DEWAN PENGURUS

Pasal 16
    Dewan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  1. Seorang Ketua Umum.
  2. Seorang Sekretaris Jenderal.
  3. Seorang Bendahara Umum.
Pasal 17
  1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dan khusus untuk Jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia.
  2. Ketua umum Dewan Pengurus diangkat melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
  3. Anggota Dewan Pengurus diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus.
  4. Anggota Dewan Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
  5. Dalam hal salah satu atau lebih jabatan Anggota Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan, Ketua Dewan Pengurus harus menetapkan dan mengangkat seseorang yang mengisi kekosongan jabatan itu.
  6. Dalam hal jabatanKetua Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengawas harus menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas dan/atau Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Ketua Dewan Pengurus baru.
  7. Dalam hal pengangkatan Ketua Dewan Pengurus melalui mekanisme Rapat Dewan Pengawas, pengangkatan Ketua Dewan Pengurus disahkan melalui mekanisme Resolusi Dewan Pengawas.
  8. Ketua Umum Dewan Pengurus yang dipilih untuk menggantikan Ketua Umum Dewan Pengurus sebelumnya menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus sementara(ad interim) dengan masa jabatan yang sama dengan Ketua Umum Dewan Pengurus yang digantikannya.
  9. Ketua Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada organ Perkumpulan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  10. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengawas.


Pasal 18
    Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengurus berakhir apabila :
  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri.
  3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
  5. Masa jabatan berakhir.


Pasal 19
  1. Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan.
  2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan secara tertulis, maka Wakil Ketua I berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan.
  3. Sekretaris Jenderal bertugas melaksanakan kegiatan Perkumpulan sehari-hari.
  4. Bendahara bertugas mengatur keuangan Perkumpulan dibawah pengawasan dan instruksi Ketua Umum.
  5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Dewan pengurus dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
  6. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.


PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 20
  1. Dewan Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan satu orang atau lebih Pelaksana Kegiatan Perkumpulan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus.
  2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Perkumpulan adalah orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Perkumpulan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan.
  3. Pelaksana Kegiatan Perkumpulan diangkat oleh Dewan Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus sesuai dengan jangka waktu kegiatan tersebut dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Dewan Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  4. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
  5. Ketua Pelaksana Kegiatan berwenang mengangkat dan memberhentikan satu atau lebih Anggota Pelaksana Kegiatan.
  6. Pelaksana Kegiatan Perkumpulan dapat menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus.
Pasal 21
  1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
  2. Maka, anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.


PENETAPAN TEMPAT DAN TATACARA PENYELENGGARAAN RAPAT PENGURUS DAN RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 22
  1. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus.
  2. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
  3. Panggilan Rapat Dewan Pengurus disampaikan kepada setiap anggota dewan pengurus secara langsung dan/atau pun melalui surat tercatat dan/ atau surat elektronik.
  4. Panggilan Rapat Dewan Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  5. Rapat Dewan Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan atau dapat diadakan ditempat lain.
Pasal 23
  1. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus.
  2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua I, dalam hal Wakil Ketua I juga tidak bisa hadir maka Rapat Dewan Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua II, dalam hal Wakil Ketua II juga tidak bisa hadir, yang mana ketidakhadirannya karena sebab apapun juga tidak perlu dibuktikan oleh pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
  3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    1. Dihadiri paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengurus.
    2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
    3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    4. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
    5. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah Pengurus.
Pasal 24
  1. Keputusan Rapat Dewan Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) suara yang hadir.
  3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
  8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, termasuk melalui surat elektronik dan atau melalui situs Perkumpulan.
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 25
  1. Rapat Umum Anggota adalah badan tertinggi dari Perkumpulan, diadakan sekurangkurangnya tiga tahun sekali.
  2. Rapat Umum Anggota dihadiri oleh Anggota.
  3. Rapat Umum Anggota membahas;
    1. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus tentang masa jabatan.
    2. Masalah Perkumpulan.
    3. Masalah Keuangan.
    4. Masalah Program Kerja.
    5. Masalah lain yang penting bagi kemajuan Perkumpulan.
  4. Rapat Umum Anggota berhak;
    1. Mengubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    2. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengawas.
    3. Memilih dan memberhentikan Ketua Dewan Pengurus.
    4. Mencabut dan membatalkan berlakunya keputusan yang lalu dan menetapka keputusan yang baru.
    5. Rapat Umum Anggota dilaksanakan menggunakan tata cara yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6 hingga 18 pada akta ini.


TAHUN BUKU

Pasal 26
  1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
  2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
  3. Untuk pertama kalinya, buku Perkumpulan ditutup pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2010 (duaribu sepuluh).


LAPORAN TAHUNAN

Pasal 27
  1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
  2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
    1. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
    2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
  3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pengurus dan salah satu pengurus lainnya.
  4. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28
  1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.
  2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir.
  4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota yang kedua paling cepat 7 ( tujuh ) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama.
  5. Rapat Umum Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Anggota.
  6. Keputusan Rapat Umum Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.
  7. Apabila pada rapat kedua, korum tidak terpenuhi, maka Dewan Pengurus dan atau Dewan Pengawas berhak mengajukan ke pengadilan mengenai jumlah kehadiran anggota agar hasil tersebut sah dan mengikat.


Pasal 29
  1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
  2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.


PENGGABUNGAN

Pasal 30
  1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih perkumpulan dengan perkumpulan lain dan mengakibatkan perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
  2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
    1. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan perkumpulan lain.
    2. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
    3. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
  3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Dewan Pengurus kepada Rapat Umum Anggota.
Pasal 31
  1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
  2. Dewan Pengurus dari masing-masing perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
  3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Dewan Pengurus dari perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari rapat umum anggota masing-masing perkumpulan.
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
  6. Dewan Pengurus perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
  7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.


PEMBUBARAN

Pasal 32
  1. Perkumpulan bubar karena Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    1. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
    2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
    3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
  2. Perkumpulan dapat dibubakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus yang telah disetujui Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri minimum ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota.
    2. Jumlah suara yang sah disetujui oleh minimum 3/4 suara.
  3. Apabila Perkumpulan dinyataan bubar pada ayat 2, Rapat Umum Anggota menunjuk anggota tim likuidasi dengan tugas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Pasal 33
  1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
  2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dalam likuidasi dibelakang nama Perkumpulan.
  3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
  4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
  5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
  6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Anggota dan Dewan Pengurus.
  9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.


CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 34
  1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan.
  2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hokum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
  3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 35
  1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Dewan Pengurus dan/atau Rapat Umum Anggota.
  2. Menyimpang dari ketentuan tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas, untuk pertama kalinya Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Perkumpulan sebagaimana dalam Surat Keputusan tersendiri yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. Pengangkatan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
    -Para penghadap menjamin kebenaran identitas DAN data-data yang diberikan untuk keperluan dalam akta ini, oleh karenanya Notaris dan saksi-saksi dibebaskan darisegala tuntutan dan/atau gugatan apabila terjadi ketidakbenaran identitas dan data-data yang diberikan oleh para penghadap. -Para penghadap saya, Notaris kenal.
    -DEMIKIANLAH akta ini
    -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :
  1. Tuan PRATIKNO
  2. Tuan SUHENDRA. keduanya karyawan kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.
    -Segera setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris.
    -Dibuat dengan memakai satu PERUBAHAN yaitu karena satu coretan dengan penggantian.
    -minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

Lihat juga